intisarimajalah.com/ — Bakom RI Dorong Standarisasi dan Kualitas New Media
Gelombang perubahan lanskap media digital mendorong pemerintah mulai membuka ruang dialog dengan para pelaku media baru.
Di tengah derasnya arus informasi, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menegaskan posisinya: new media bukan ancaman, melainkan bagian dari ekosistem komunikasi publik yang perlu dirangkul sekaligus ditingkatkan kualitasnya.
Pernyataan itu muncul setelah polemik pemberitaan mengenai hubungan Bakom dengan komunitas media digital atau new media.
Melalui keterangan resminya, Bakom menjelaskan bahwa tidak ada kerja sama kontraktual maupun arahan editorial dengan organisasi media baru mana pun.
Kisah ini bermula pada Selasa, 5 Mei 2026. Hari itu, Indonesia New Media Forum (INMF) mengajukan audiensi kepada Bakom.
Pertemuan berlangsung dalam suasana perkenalan. INMF memaparkan perkembangan dunia new media sekaligus menjelaskan keberadaan organisasi mereka.
Dalam pemaparannya, INMF menyebut media baru perlu memiliki standar minimum seperti perusahaan resmi, alamat kantor, hingga penanggung jawab yang jelas. Mereka juga menyerahkan dokumen bertajuk New Media Forum 2026 yang memuat daftar pelaku new media di Indonesia.
Bakom lalu menggali lebih jauh mekanisme kerja media digital tersebut. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah soal prinsip cover both sides yang selama ini menjadi standar media konvensional.
Menurut penjelasan INMF, media baru memiliki pendekatan tersendiri yang mereka sebut sebagai “verifikasi”.
Sehari setelah audiensi, Rabu 6 Mei 2026, Bakom menggelar konferensi pers mingguan mengenai Program Hasil Terbaik Cepat.
Dalam forum itu, sejumlah pelaku new media hadir bersama media konvensional.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menyebut pemerintah memandang media baru sebagai mitra komunikasi publik.
Dalam konteks tersebut, “mitra” dimaknai sebagai hubungan fungsional antara pemerintah yang membutuhkan saluran penyampaian informasi dan media yang membutuhkan bahan pemberitaan.
Namun Qodari juga mengakui masih terdapat sejumlah isu yang perlu diselesaikan antara pelaku new media, Dewan Pers, dan media konvensional.
Menurut dia, media baru tetap perlu dijangkau agar kualitas produk jurnalistik maupun standar kerjanya terus meningkat.
Bakom menegaskan penyebutan nama-nama media digital dalam konferensi pers tersebut semata-mata merujuk pada dokumen yang sebelumnya diserahkan INMF saat audiensi.
Dalam penjelasan resminya, Bakom menilai lanskap media Indonesia kini telah berubah drastis dibanding dua atau tiga dekade lalu.
Pemerintah memetakan setidaknya empat jenis media yang kini hidup berdampingan: media konvensional, new media, media sosial, dan media DFK—singkatan dari disinformasi, fitnah, dan kebencian.
“Yang menjadi musuh bersama adalah media DFK,” demikian salah satu poin penegasan Bakom.
Bakom juga menepis anggapan adanya hubungan khusus dengan komunitas new media tertentu. Pemerintah menegaskan tidak ada kontrak, kerja sama bisnis, maupun kemitraan yang mengikat dengan INMF atau media yang tercantum dalam dokumen organisasi tersebut.
Bagi Bakom, dialog dengan media baru dilakukan semata untuk membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik. Pemerintah juga menegaskan tetap menghormati independensi media, baik media konvensional maupun media digital.
Di tengah cepatnya pertumbuhan platform digital dan munculnya para kreator informasi independen, pemerintah tampaknya mulai menyadari satu hal: pola komunikasi publik lama tak lagi cukup.
Tetapi pada saat yang sama, tuntutan terhadap akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistik tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi ekosistem media baru di Indonesia.
Bakom menyatakan terbuka terhadap kritik, koreksi, serta mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
Pemerintah juga mengakui jika terdapat penyebutan atau framing tertentu yang menimbulkan salah paham di ruang publik, hal itu akan menjadi perhatian untuk diperbaiki.
Di tengah transformasi media yang bergerak cepat, perdebatan mengenai posisi new media tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat.
Dan satu hal mulai terlihat jelas: batas antara media konvensional dan media digital kian tipis, sementara pertarungan utama justru berada pada kualitas informasi di ruang publik.
