intisarimajalah.com/ — Potongan wawancara dipelintir. Tuduhan soal kepemimpinan, isu “ordal”, hingga dugaan perang pengaruh di internal Badan Komunikasi Pemerintah.
Belum lama memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), M. Qodari kembali menjadi sasaran gelombang kritik di media sosial. Kali ini, yang dipersoalkan bukan kebijakan, melainkan gaya kepemimpinan dan kondisi internal lembaga yang dipimpinnya.
Pemicunya adalah sebuah potongan video wawancara yang beredar luas di berbagai platform digital. Cuplikan itu diambil dari podcast Cemas (Cerita Masyarakat) di YouTube.
Dalam versi lengkapnya, pada menit 36.42, Qodari sedang menjelaskan dinamika organisasi secara umum. Masalahnya, setelah dipotong dan diberi narasi tambahan, video tersebut memunculkan kesan bahwa ia tengah mengeluhkan kualitas anak buahnya sendiri.
Potongan video itu kemudian menyebar cepat melalui sejumlah akun media sosial. Di antaranya akun yang menggunakan nama @Baskom RI, @Badan Gosip Netizen, serta @Menurut Keyakinan Saya.
Hingga laporan ini disusun, identitas pengelola akun maupun motif penyebaran video tersebut belum dapat dipastikan.
Narasi yang berkembang tidak berhenti pada isi wawancara. Berbagai unggahan kemudian mengaitkannya dengan isu kepemimpinan Qodari dan orang dekatnya.
Muncul tuduhan mengenai buruknya tata kelola organisasi, lemahnya manajemen internal, hingga anggapan bahwa sebagian jabatan strategis diisi oleh orang-orang dekat Kepala Bakom.
Padahal, Qodari malah tak bawa banyak orang di Bakom. Isunya justru dibalik, perbedaan konteks antara video lengkap dan potongan yang beredar menjadi salah satu faktor yang memunculkan beragam tafsir di ruang digital.
Gelombang Kritik yang Berulang
Serangan terhadap Qodari bukan kali pertama muncul sejak ia dipercaya memimpin Bakom RI. Kala itu, ia berupaya merapatkan barisan.
Ketika Bakom RI menggelar pertemuan dengan komunitas media alternatif atau homeless media sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah, kegiatan itu juga memicu polemik.
Di media sosial beredar narasi bahwa pemerintah sedang membangun jaringan media yang dibayar untuk kepentingan politik tertentu.
Tuduhan tersebut berkembang luas di berbagai platform, meski hingga kini tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Belakangan, serangan juga merambah kehidupan pribadi. Sejumlah akun kembali mengangkat isu mengenai keluarga Qodari, termasuk pemberitaan lama yang mengaitkan dugaan ketidaksesuaian pelaporan harta kekayaan dengan anggota keluarganya, termasuk rumors kepemilikan SPPG MBG.
Informasi tersebut memang pernah muncul di sejumlah media daring. Namun hingga kini belum terdapat penjelasan resmi ataupun konfirmasi langsung dari Qodari mengenai tuduhan tersebut. Karena itu, kebenaran berbagai klaim tersebut belum dapat dipastikan.
Dugaan Persaingan Internal
Di balik derasnya arus informasi di media sosial, muncul pula dugaan adanya dinamika internal di tubuh Bakom.
Sejumlah sumber yang mengetahui perkembangan organisasi mengatakan, bahwa terdapat kelompok-kelompok dengan latar belakang profesional maupun politik yang berbeda di dalam lembaga Bakom.
Keberagaman jejaring itu disebut sebagai konsekuensi dari proses pembentukan organisasi baru yang merekrut banyak figur dari berbagai institusi.
Menurut sumber tersebut, sebagian pegawai Bakom memiliki kedekatan dengan “kekuasaan” yang berbeda sehingga muncul beragam kepentingan dan preferensi di lingkungan organisasi.
Sumber yang sama menduga, persaingan tersebut tidak hanya berlangsung di ruang birokrasi, tetapi juga merambah ruang digital melalui pembentukan opini publik mengenai kepemimpinan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Hanya saja, dugaan itu belum dapat diverifikasi secara independen. Tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan pihak tertentu dalam penyebaran konten yang menyerang Qodari.
Arena Baru Pertarungan Persepsi
Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial semakin menjadi arena pembentukan persepsi terhadap pejabat publik.
Bagi lembaga seperti Bakom—yang dibentuk untuk mengorkestrasi komunikasi pemerintah—tantangan semacam itu menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, lembaga dituntut mengelola komunikasi publik secara efektif. Di sisi lain, pimpinannya sendiri menjadi sasaran perang persepsi di ruang digital.
Apabila situasi tersebut terus berlangsung, dampaknya tidak hanya menyasar reputasi individu, tetapi juga berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi dan pelaksanaan program komunikasi pemerintah.
Siapa yang bermain dalam merusak reputasi komunikasi dan “beternak” medsos?
Menunggu Klarifikasi
MATRA telah berupaya meminta konfirmasi kepada M. Qodari melalui nomor telepon seluler yang selama ini digunakan. Hingga laporan ini ditutup, belum ada tanggapan maupun penjelasan resmi yang diberikan.
Karena itu, seluruh informasi yang berkembang mengenai motif serangan, dugaan persaingan internal, maupun berbagai tuduhan yang beredar di media sosial harus tetap dipandang sebagai klaim yang belum terverifikasi.
Lebih jauh dari itu, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau membela sosok tertentu.
Di era komunikasi digital, potongan video yang kehilangan konteks acap kali bergerak jauh lebih cepat daripada penjelasan yang utuh.
