intisarimajalah.com/ — Prabowo Pilih Lebaran di Aceh Sekaligus Cek Pemulihan Pasca Bencana
Aceh Tamiang — Di halaman Masjid Darussalam yang masih menyisakan jejak suasana darurat beberapa bulan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar yang ingin didengar para penyintas: pemulihan pascabencana hampir tuntas.
Pernyataan itu disampaikan usai Salat Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu pagi, 21 Maret 2026.
Dengan nada ringan namun tegas, Prabowo menyebut proses rehabilitasi berjalan cepat. “Hampir 100 persen,” katanya.
Ukuran paling kasatmata, menurut dia, adalah kosongnya tenda-tenda pengungsian. Warga, ujar Prabowo, telah berpindah ke hunian sementara maupun hunian tetap.
Ungkapan syukur ini menandai fase baru bagi Aceh Tamiang—dari tanggap darurat menuju pemulihan penuh.
Pemerintah, kata Presiden, berupaya memastikan tidak ada lagi warga yang bertahan di pengungsian berkepanjangan. “Di tenda sudah tidak ada lagi. Semua sudah keluar,” ujarnya.
Perbaikan infrastruktur disebut turut mengejar ketertinggalan. Aliran listrik, misalnya, diklaim hampir sepenuhnya pulih.
Dari seluruh wilayah terdampak, hanya tersisa lima desa yang masih menghadapi kendala teknis. “Hampir semua sudah jalan,” kata Prabowo.
Soal bantuan, Presiden memastikan distribusi telah menjangkau masyarakat. Tidak dirinci lebih jauh bentuk maupun mekanisme penyalurannya, namun ia menegaskan bantuan “sudah turun ke rakyat semua.”
Di balik angka-angka optimistis itu, Prabowo menyisipkan apresiasi bagi para petugas lintas lembaga.
Presiden menyebut kerja kolektif unsur TNI, Polri, BNPB, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah sebagai kunci percepatan pemulihan—tak hanya di Aceh, tetapi juga di sejumlah wilayah Sumatra lain yang terdampak.
Momentum Lebaran, yang identik dengan pulang dan berkumpul, menjadi latar simbolik bagi pernyataan tersebut.
Bagi sebagian warga Aceh Tamiang, kepulangan itu bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan kembali ke rumah—atau setidaknya, ke tempat tinggal yang lebih layak setelah bencana.
Namun, seperti lazimnya laporan resmi pemerintah, klaim “hampir 100 persen” menyisakan ruang verifikasi.
Seberapa permanen hunian yang kini ditempati warga, dan bagaimana kualitas pemulihan jangka panjang, menjadi pertanyaan yang baru akan terjawab seiring waktu.
