intisarimajalah.com/ — Rp10,2 Triliun Diselamatkan, Prabowo: Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dana Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara harus segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu prioritas yang disebut Prabowo adalah renovasi ribuan puskesmas di berbagai daerah yang selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kamis, 13 Mei.
“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, rakyat kini menuntut hasil konkret dari upaya pemerintah menyelamatkan kekayaan negara. Karena itu, dana yang berhasil dikembalikan kepada negara harus dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh publik.
“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” ujarnya.
Prabowo mengaku baru menerima laporan dari Menteri Kesehatan setelah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah terpencil. Dari laporan tersebut, pemerintah mendapati masih banyak fasilitas kesehatan dasar yang kondisinya memprihatinkan.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.
Ia kemudian menghitung kebutuhan anggaran renovasi fasilitas kesehatan tersebut. Berdasarkan estimasi pemerintah, satu puskesmas membutuhkan sekitar Rp2 miliar untuk diperbaiki secara menyeluruh.
“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” ujarnya.
Dalam acara di Kejaksaan Agung itu, negara menerima penyerahan dana administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 serta lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare hasil penertiban Satgas PKH.
Pidato Prabowo memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang ingin menempatkan hasil penyelamatan aset negara sebagai sumber pembiayaan program publik, terutama sektor layanan dasar seperti kesehatan.
Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan, kondisi puskesmas di daerah terpencil menjadi salah satu wajah ketimpangan layanan yang selama ini jarang tersentuh renovasi besar-besaran.
