intisarimajalah.com/ — Di sebuah aula perpustakaan kampus maritim di Busan, Korea Selatan, seremoni itu berlangsung khidmat, Rabu, 1 April 2026.
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menerima gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC) di bidang International Regional Studies dari Korea Maritime and Ocean University (KMOU).
Prosesi penganugerahan dipimpin Presiden KMOU, Ryoo Dong-Keun, di Kim Kang-hee Hall, KMOU Library, distrik Yeongdo-gu.
Sejumlah sivitas akademika hadir, bersama promotor Kim Soo-il dari Busan University of Foreign Studies.
Bagi KMOU, ini bukan kali pertama memberikan gelar serupa kepada tokoh Indonesia.
Pada 2015, kampus itu menganugerahkan honorary doctorate kepada Megawati Soekarnoputri. Sultan menjadi tokoh Indonesia kedua yang menerima kehormatan tersebut.
Dan seperti lazimnya peristiwa akademik lintas negara, seremoni ini membawa agenda yang lebih luas.
Ryoo Dong-Keun menyebut ada dua tujuan utama dari undangan kepada Sultan: pengukuhan gelar kehormatan dan peluncuran Forum Kerja Sama Maritim Korea–Indonesia bersama Korea Offshore Plant Service Industry Association di Hanjin Hall, Busan.
“Kerja sama dengan Indonesia merupakan pilar utama strategi internasionalisasi KMOU dalam memimpin era maritim global,” kata Ryoo dalam keterangan resmi.
Penjelasan akademik atas penghargaan itu disampaikan Kim Soo-il.
Kim menyebut pihak kampus mengikuti kiprah Sultan dalam mendorong kerja sama internasional berbasis kemaritiman serta advokasi pembangunan daerah kepulauan dan masyarakat pesisir.
Di podium, Sultan Najamudin tampil dengan toga biru tua dan selendang biru keemasan khas KMOU.
Dalam orasi ilmiahnya, ia memilih pendekatan filosofis. Laut, katanya, bukan sekadar ruang geografis, melainkan penghubung peradaban.
“Laut adalah pemersatu peradaban. Laut bukan sekadar ruang geografis, tetapi jembatan yang menghubungkan bangsa-bangsa melalui kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan,” ujarnya.
Mantan Pemimpin Perusahaan HealthNews ini menekankan, kerja sama internasional tak cukup berhenti pada pertumbuhan ekonomi.
Sultan menyebut ada tuntutan lain: keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dua hal yang kini menjadi bagian dari arsitektur besar ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Sultan juga menyampaikan apresiasi kepada KMOU sebagai institusi yang berperan dalam riset dan pengembangan potensi ekonomi laut.
Bagi Indonesia, ia menambahkan, penguasaan ilmu dan teknologi kemaritiman adalah kebutuhan strategis sebagai negara kepulauan.
Di dalam negeri, agenda itu menemukan bentuknya dalam dorongan terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Regulasi ini diharapkan memberi pijakan kebijakan yang lebih berpihak pada wilayah pesisir dan optimalisasi potensi kelautan sebagai pilar ekonomi nasional.
Gelar doktor kehormatan, dalam pandangan Sultan, bukan sekadar simbol.
Mantan Gubernur Bengkulu ini menyebutnya sebagai tanggung jawab moral—untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan, mendorong kerja sama ekonomi yang lebih konkret dan implementatif, serta memastikan arah pembangunan tetap berkelanjutan.
Busan, pagi itu, menjadi titik temu antara akademik dan diplomasi. Selebihnya, seperti banyak peristiwa serupa, akan ditentukan oleh apa yang terjadi setelah seremoni usai.
